Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Secara Online

BKN mencoba melakukan terobosan terobosan berani dengan mengaplikasikan suatu aplikasi aplikasi terbaru dalam setiap program programnya - dan termasuk yang satu ini yaitu mengenai Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis merupakan bentuk komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian ASN yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian. Berlakunya KPO akan mempermudah setiap PNS dalam mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP) reguler dan pensiun, tanpa perlu mengurus beragam persyaratan dokumen (less paper), sehingga dari awal proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan dengan singkat Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun Secara Online.

Gubernur melalui BKD Prop.Setempat setiap periode 1 April dan 1 Oktober tahun berjalan membuat Surat Edaran kepada Bupati/Walikota serta Kepala SKPD perihal pengusulan PNS yang memenuhi syarat untuk memperoleh Kenaikan Pangkat.
Bupati/Walikota dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov. mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS kepada Gubernur Sulut UP. BKD Prop. secara kolektif.
BKD Prop. melakukan verifikasi usul Kenaikan Pangkat PNS Kab/Kota dan SKPD Prop. .
Berdasarkan hasil verifikasi berkas Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat dibuatkan Nota Pertimbangan Teknis secara perorangan dan daftar nominatif.
Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNSD Prop. nominatif dan pengantar diajukan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani. Untuk PNSD Prop. gol.IV/c keatas Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat dan surat usul ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan diajukan secara berjenjang. Sedangkan untuk PNS Kab/Kota gol. IV/c keatas Nota Pertimbangan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Propinsi tinggal berupa surat pengantar.
Usul pertimbangan untuk gol.IV/b kebawah disampaikan ke Kanreg sedangkan untuk gol.IV/c keatas disampaikan ke Presiden dan BKN.
Kepala BKD menyampaikan konsep SK Kenaikan Pangkat kolektif kepada Gubernur secara berjenjang setelah disetujui Kepala BKN (gol. IV/b kebawah).
Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat perorangan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BKD setelah SK kolektif ditandatangani oleh Gubernur.
Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat gol. IV/a dan IV/b PNS Kab/Kota diserahkan kepada Bupati/Walikota,PNS Pemprop. kepada Kepala SKPD Prop. dan untuk gol.IV/c keatas disampaikan oleh Sekretariat Kabinet langsung kepada yang bersangkutan melalui Pos.

Persyaratan Administrasi:

Usul dari Bupati/Walikota/SKPD
Foto copy/legalisir SK CPNS
Foto copy/legalisir SK Pangkat Akhir
Foto copy/legalisir SK Jabatan (Jabatan Struktural)
Foto copy/legalisir SPP (Jabatan Struktural)
Foto copy/legalisir STLUD
Foto copy/legalisir SK Fungsional
Asli PAK
Foto copy/legalisir SK dari Gubernur/Bupati/Walikota perihal PNS Berprestasi
Foto copy/legalisir Ijazah Terakhir
Foto copy/legalisir Surat Ijin Belajar
Foto copy/legalisir Uraian Tugas
Foto copy/legalisir Karpeg
Foto copy/legalisir DP3 2 (Dua) Tahun Terakhir

Berikut Nama-Nama PNS yang Berkasnya Kurang Lengkap Silahkan Download :

>>>>>>>>>>>>>Download Nama-Nama GURU SMA<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>Download Nama-Nama GURU SMK<<<<<<<<<<<<<<<<<

Download Juga surat Edaran yang disampaikan oleh BKD.

>>>>>>>>>>>>>Surat Edaran KP Periode 1 Oktober <<<<<<<<<<<<<

Download Juga Contoh Formatnya :